Pada dasarnya, media dan politik memiliki satu kesamaan, yakni berhubungan dengan orang banyak. Hubungan tersebut merupakan hubungan yang dijalin atas dasar penggunaan informasi sebagai penunjang kepentingan. Ya, baik media maupun politik, keduanya memiliki kepentingan masing-masing, khususnya soal informasi tadi. Namun, ada jurang pemisah yang dalam antar dua kepentingan tersebut, yaitu pengaruhnya terhadap sikap orang banyak.
Jimmy Carter pernah mengatakan kepada Bill Kovach, bahwa saat informasi digunakan oleh kekuasaan, maka ia akan dimanfaatkan sebagai sumber keyakinan. Hal itu dilakukan agar masyarakat mau mengikuti kepentingan dari kekuasaan tersebut. Namun, saat informasi digunakan oleh media (wartawan), maka ia akan dimanfaatkan sebagai barometer pengambilan sikap yang sepenuhnya independen.
“Ketika Anda memiliki kekuasaan, Anda menggunakan informasi untuk membuat orang mengikuti kepemimpinan Anda. Namun, kalau Anda wartawan, Anda menggunakan informasi untuk membantu orang mengambil sikap mereka sendiri,” katanya.
Relasi antara media dan politik sebenarnya dapat dibangun dengan harmonis, tergantung bagaimana relasi tersebut dibangun dengan asas yang adil sama sekali, atau atas dasar kepentingan berbagai pihak. Sebagaimana jembatan (baca: medium), media menjadi titik pertemuan antara politik dan masyarakat. Ibarat lalu lintas, media adalah ruas jalan dua arah. Ia dapat mengantarkan orang-orang dari satu sisi ke sisi yang lain.
Sebagai contoh, media dapat menjadi mediator politik dari para politisi kepada masyarakat. Begitu juga sebaliknya, media dapat menjadi mediator sikap, tuntutan, atau reaksi dari masyarakat kepada para penguasa. Kedua ruas jalan itu tentu dapat dilaksanakan asalkan media melakukannya dengan adil. Namun, apakah dapat benar-benar dilaksanakan?
Media dan Politik ibarat dua sisi mata uang. Mereka berada pada satu tempat yang sama, namun dalam beberapa hal mereka tidak dapat bertatap muka. Bahkan Andreas Harsono dalam Agama Saya Adalah Jurnalisme (2010) mengatakan, bahwa seorang wartawan tidak boleh sama sekali berpolitik (politik praktis).
Wartawan hanyalah seorang individu yang tentu saja memiliki hak atas partisipasi politik. Hal itu mengisyaratkan bahwa wartawan juga boleh berkecimpung dalam dunia politik. Hanya saja, saat tugas-tugas politiknya telah purna, ia tidak boleh kembali lagi ke dalam media.
“Praktik bolak-balik ini akan menimbulkan citra kurang baik terhadap media Indonesia, apalagi pada masa demokratisasi sekarang ini, di mana warga butuh informasi yang bermutu untuk mengambil sikap terhadap berbagai isu penting di Indonesia,” kata Andreas.
Diskursus tersebut juga tidak serta-merta menjadikan media buta terhadap politik. Media pun tentu saja berpolitik. Hanya, apa jenis politik yang digunakan oleh media, dan apa jenis politik yang digunakan oleh politik itu sendiri dalam pengertian praktis, menjadi pembeda. Keduanya memiliki perbedaan yang besar pada taraf kepentingan.
Secara idealis, media memiliki kewajiban untuk menggiring opini masyarakat kepada opini yang kritis. Tidak berlebihan kemudian jika media diibaratkan sebagai pengontrol kekuasan. Sebagaimana disebutkan dalam empat fungsi media massa: memberikan informasi, memberikan pendidikan, memberikan hiburan, dan melakukan kontrol sosial.
Pertanggungjawaban terhadap empat fungsi di atas telah banyak dilupakan oleh media. Ada pepatah lama mengatakan, “Kalau anjing menggigit orang, itu bukan berita. Sebaliknya, kalau orang menggigit anjing, itulah berita.” Menurut Nyoto dalam Pers dan Massa (Harian Rakyat: 1953), pepatah tersebut adalah pepatah eksentrik yang tidak bertanggungjawab. Bila ada media yang memiliki prinsip demikian, ia akan termakan oleh hal-hal yang aneh asal aneh saja.
Prinsip tersebut banyak dipegang oleh media-media yang lebih mengedepankan rating ketimbang kebenaran. Masifnya arus industrialisasi dan komersialisasi media membuat media lebih mengedepankan kepentingan bisnis daripada idealismenya. Contoh kecilnya, dalam sebuah demonstrasi buruh, media lebih memilih memberitakan sepatu apa yang dipakai para buruh, atau aksesoris apa yang digunakan, ketimbang apa penyebab buruh tersebut melakukan demonstrasi.
Hal itu dimanfaatkan oleh para politikus untuk menguasai wacana dalam media. Banyak politikus-politikus yang sengaja melakukan hal-hal eksentrik, bombastis, dan kontroversial demi menarik perhatian media.
Para penguasa memiliki akses yang lebih banyak ketimbang rakyat biasa. Banyak sekali politikus-politikus yang menyediakan fasilitas yang memadai bagi media. Salah satu contohnya adalah konferensi pers. Seringkali dalam sebuah konferensi pers, wartawan-wartawan yang hadir diberi uang transport dan diberikan fasilitas penunjang yang lain. Hal ini membuat media lebih banyak menerima informasi dari satu pihak ketimbang pihak lain.
Selain akses yang lebih luas, banyak politikus-politikus yang menjalin hubungan perselingkuhan yang harmonis dengan perusahaan-perusahaan media. Bahkan, hari ini masyarakat Indonesia harus gigit jari ketika melihat politikus itu sendiri yang justru menjadi pemilik media. Hubungan tersebut tentu saja haram adanya.
Salah satu contohnya adalah pada era 90an yang lalu kita mengenal istilah Gerakan Pengacau Keamanan (GPK). Saat itu adalah saat-saat di mana Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menyeruak ke muka publik.
Fenomena tersebut tentu saja mengingatkan kita terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana rakyat Indonesia berusaha melepaskan belenggu penjajahan dari tangan kolonial. Namun sayangnya kebanyakan media Indonesia lebih memilih mememberikan ruang yang lebih kepada pihak penguasa.
Isu-isu yang disajikan dalam pemberitaan terkait perjuangan kemerdekaan rakyat Aceh diframing sedemikian rupa sehingga menjadi bentuk yang eksentris. Media menghadirkan tokoh-tokoh layaknya sandiwara: ada protagonis, ada antagonis. Pihak yang memerjuangkan kemerdekaan Aceh dijadikan pihak yang antagonis. Sedangkan TNI dan penguasa dijadikan tokoh utama.
Stereotip GPK yang dilekatkan kepada kelompok sipil bersenjata Aceh mengisyaratkan seakan-akan mereka orang-orang jahat yang menimbulkan kekacauan. Bisa saja hal itu benar adanya, namun dari berbagai berita yang hadir, tidak ada satupun berita yang menyajikan jumlah korban, kerugian, atau kesedihan yang harus diterima oleh kelompok sipil bersenjata di Aceh. Inilah yang menjadi soal. Sebagaimana disebutkan di awal, media adalah ruas jalan dua arah. Namun, dalam kasus tersebut, media saat itu lebih banyak memberikan ruang kepada pihak TNI dan penguasa (ruas jalan satu arah).
Dengan begitu, tanpa sadar, sebuah media telah dimanfaatkan oleh salah satu pihak.
Media dipaksa dan diperdaya bahwa memberitakan kekacauan di Aceh lebih penting ketimbang memberitakan keresahan yang dimiliki oleh kelompok sipil bersenjata di Aceh. Lalu, bagaiamana dengan tanggungjawab media yang bernama jembatan antara rakyat dan penguasa? Tentu saja dilupakan sama sekali.
Tanpa disadari, ia telah disusupi oleh program politik salah satu pihak, dan mengorbankan hak pihak lain. Monopoli informasi terjadi melalui propaganda yang dimediasikan oleh media. Meskipun media berusaha untuk seimbang, istilah-istilah yang sebenarnya memojokkan itu terlanjur menjadi sebuah istilah yang dianggap wajar.
Media memang tidak mungkin bersikap apolitis. Begitu juga politik, keduanya saling membutuhkan. Namun, biarlah keduanya saling berinteraksi sebagai dua pihak yang sejajar. Jika keduanya berselingkuh, maka akan menimbulkan bias yang menjadi-jadi. Dan korbannya adalah kebenaran itu sendiri, serta rakyat yang berhak untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi.
Banyak cara untuk membentuk opini atas berbagai fakta keras. Bias ini bisa disengaja maupun tidak. Yang pasti, ia sesuatu yang memang tidak terhindarkan. Persoalannya ada pada bagaimana pemberitaan suatu media bisa diverifikasi, orientasi pada moral dan kerakyatan, dan menjaga interdependensi.
Lalu, bagaimana dengan LPM Rhetor? Mari kita diskusikan bersama.
Ditulis untuk Pelatihan Jurnalistik Tingkat Dasar 2 LPM Rhetor, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2017.
Jimmy Carter pernah mengatakan kepada Bill Kovach, bahwa saat informasi digunakan oleh kekuasaan, maka ia akan dimanfaatkan sebagai sumber keyakinan. Hal itu dilakukan agar masyarakat mau mengikuti kepentingan dari kekuasaan tersebut. Namun, saat informasi digunakan oleh media (wartawan), maka ia akan dimanfaatkan sebagai barometer pengambilan sikap yang sepenuhnya independen.
“Ketika Anda memiliki kekuasaan, Anda menggunakan informasi untuk membuat orang mengikuti kepemimpinan Anda. Namun, kalau Anda wartawan, Anda menggunakan informasi untuk membantu orang mengambil sikap mereka sendiri,” katanya.
Relasi antara media dan politik sebenarnya dapat dibangun dengan harmonis, tergantung bagaimana relasi tersebut dibangun dengan asas yang adil sama sekali, atau atas dasar kepentingan berbagai pihak. Sebagaimana jembatan (baca: medium), media menjadi titik pertemuan antara politik dan masyarakat. Ibarat lalu lintas, media adalah ruas jalan dua arah. Ia dapat mengantarkan orang-orang dari satu sisi ke sisi yang lain.
Sebagai contoh, media dapat menjadi mediator politik dari para politisi kepada masyarakat. Begitu juga sebaliknya, media dapat menjadi mediator sikap, tuntutan, atau reaksi dari masyarakat kepada para penguasa. Kedua ruas jalan itu tentu dapat dilaksanakan asalkan media melakukannya dengan adil. Namun, apakah dapat benar-benar dilaksanakan?
Media dan Politik ibarat dua sisi mata uang. Mereka berada pada satu tempat yang sama, namun dalam beberapa hal mereka tidak dapat bertatap muka. Bahkan Andreas Harsono dalam Agama Saya Adalah Jurnalisme (2010) mengatakan, bahwa seorang wartawan tidak boleh sama sekali berpolitik (politik praktis).
Wartawan hanyalah seorang individu yang tentu saja memiliki hak atas partisipasi politik. Hal itu mengisyaratkan bahwa wartawan juga boleh berkecimpung dalam dunia politik. Hanya saja, saat tugas-tugas politiknya telah purna, ia tidak boleh kembali lagi ke dalam media.
“Praktik bolak-balik ini akan menimbulkan citra kurang baik terhadap media Indonesia, apalagi pada masa demokratisasi sekarang ini, di mana warga butuh informasi yang bermutu untuk mengambil sikap terhadap berbagai isu penting di Indonesia,” kata Andreas.
Diskursus tersebut juga tidak serta-merta menjadikan media buta terhadap politik. Media pun tentu saja berpolitik. Hanya, apa jenis politik yang digunakan oleh media, dan apa jenis politik yang digunakan oleh politik itu sendiri dalam pengertian praktis, menjadi pembeda. Keduanya memiliki perbedaan yang besar pada taraf kepentingan.
Secara idealis, media memiliki kewajiban untuk menggiring opini masyarakat kepada opini yang kritis. Tidak berlebihan kemudian jika media diibaratkan sebagai pengontrol kekuasan. Sebagaimana disebutkan dalam empat fungsi media massa: memberikan informasi, memberikan pendidikan, memberikan hiburan, dan melakukan kontrol sosial.
Pertanggungjawaban terhadap empat fungsi di atas telah banyak dilupakan oleh media. Ada pepatah lama mengatakan, “Kalau anjing menggigit orang, itu bukan berita. Sebaliknya, kalau orang menggigit anjing, itulah berita.” Menurut Nyoto dalam Pers dan Massa (Harian Rakyat: 1953), pepatah tersebut adalah pepatah eksentrik yang tidak bertanggungjawab. Bila ada media yang memiliki prinsip demikian, ia akan termakan oleh hal-hal yang aneh asal aneh saja.
Prinsip tersebut banyak dipegang oleh media-media yang lebih mengedepankan rating ketimbang kebenaran. Masifnya arus industrialisasi dan komersialisasi media membuat media lebih mengedepankan kepentingan bisnis daripada idealismenya. Contoh kecilnya, dalam sebuah demonstrasi buruh, media lebih memilih memberitakan sepatu apa yang dipakai para buruh, atau aksesoris apa yang digunakan, ketimbang apa penyebab buruh tersebut melakukan demonstrasi.
Hal itu dimanfaatkan oleh para politikus untuk menguasai wacana dalam media. Banyak politikus-politikus yang sengaja melakukan hal-hal eksentrik, bombastis, dan kontroversial demi menarik perhatian media.
Para penguasa memiliki akses yang lebih banyak ketimbang rakyat biasa. Banyak sekali politikus-politikus yang menyediakan fasilitas yang memadai bagi media. Salah satu contohnya adalah konferensi pers. Seringkali dalam sebuah konferensi pers, wartawan-wartawan yang hadir diberi uang transport dan diberikan fasilitas penunjang yang lain. Hal ini membuat media lebih banyak menerima informasi dari satu pihak ketimbang pihak lain.
Selain akses yang lebih luas, banyak politikus-politikus yang menjalin hubungan perselingkuhan yang harmonis dengan perusahaan-perusahaan media. Bahkan, hari ini masyarakat Indonesia harus gigit jari ketika melihat politikus itu sendiri yang justru menjadi pemilik media. Hubungan tersebut tentu saja haram adanya.
Salah satu contohnya adalah pada era 90an yang lalu kita mengenal istilah Gerakan Pengacau Keamanan (GPK). Saat itu adalah saat-saat di mana Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menyeruak ke muka publik.
Fenomena tersebut tentu saja mengingatkan kita terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana rakyat Indonesia berusaha melepaskan belenggu penjajahan dari tangan kolonial. Namun sayangnya kebanyakan media Indonesia lebih memilih mememberikan ruang yang lebih kepada pihak penguasa.
Isu-isu yang disajikan dalam pemberitaan terkait perjuangan kemerdekaan rakyat Aceh diframing sedemikian rupa sehingga menjadi bentuk yang eksentris. Media menghadirkan tokoh-tokoh layaknya sandiwara: ada protagonis, ada antagonis. Pihak yang memerjuangkan kemerdekaan Aceh dijadikan pihak yang antagonis. Sedangkan TNI dan penguasa dijadikan tokoh utama.
Stereotip GPK yang dilekatkan kepada kelompok sipil bersenjata Aceh mengisyaratkan seakan-akan mereka orang-orang jahat yang menimbulkan kekacauan. Bisa saja hal itu benar adanya, namun dari berbagai berita yang hadir, tidak ada satupun berita yang menyajikan jumlah korban, kerugian, atau kesedihan yang harus diterima oleh kelompok sipil bersenjata di Aceh. Inilah yang menjadi soal. Sebagaimana disebutkan di awal, media adalah ruas jalan dua arah. Namun, dalam kasus tersebut, media saat itu lebih banyak memberikan ruang kepada pihak TNI dan penguasa (ruas jalan satu arah).
Dengan begitu, tanpa sadar, sebuah media telah dimanfaatkan oleh salah satu pihak.
Media dipaksa dan diperdaya bahwa memberitakan kekacauan di Aceh lebih penting ketimbang memberitakan keresahan yang dimiliki oleh kelompok sipil bersenjata di Aceh. Lalu, bagaiamana dengan tanggungjawab media yang bernama jembatan antara rakyat dan penguasa? Tentu saja dilupakan sama sekali.
Tanpa disadari, ia telah disusupi oleh program politik salah satu pihak, dan mengorbankan hak pihak lain. Monopoli informasi terjadi melalui propaganda yang dimediasikan oleh media. Meskipun media berusaha untuk seimbang, istilah-istilah yang sebenarnya memojokkan itu terlanjur menjadi sebuah istilah yang dianggap wajar.
Media memang tidak mungkin bersikap apolitis. Begitu juga politik, keduanya saling membutuhkan. Namun, biarlah keduanya saling berinteraksi sebagai dua pihak yang sejajar. Jika keduanya berselingkuh, maka akan menimbulkan bias yang menjadi-jadi. Dan korbannya adalah kebenaran itu sendiri, serta rakyat yang berhak untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi.
Banyak cara untuk membentuk opini atas berbagai fakta keras. Bias ini bisa disengaja maupun tidak. Yang pasti, ia sesuatu yang memang tidak terhindarkan. Persoalannya ada pada bagaimana pemberitaan suatu media bisa diverifikasi, orientasi pada moral dan kerakyatan, dan menjaga interdependensi.
Lalu, bagaimana dengan LPM Rhetor? Mari kita diskusikan bersama.
Ditulis untuk Pelatihan Jurnalistik Tingkat Dasar 2 LPM Rhetor, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2017.